LatarBelakang : Sumatera Barat merupakan daerah yang rawan bencana gempa dan tsunami karena berada di dekat dua sumber gempa, yaitu pertemuan Lempeng Eurasia dan Lempeng India Australia dan sesar menganan Sumatera Fault Zone (SFZ). Sejak Gempa Aceh Andaman 2004 terlihat migrasi gempa ke arah selatan, yaitu dengan terjadinya Gempa Nias 2005 dan susulannya yang berada di selatan gempa utama Rakermusyawarah tersebut membahas RUU tentang penanggulangan bencana. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/pras. Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memberikan empat catatan terhadap revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang merupakan inisiatif DPR mulai dari kelembagaan, alokasi anggaran, ketentuan pidana, dan peran serta masyarakat. Perencanaanpenanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan. Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian. School Poltekkes Tanjung Karang; Course Title KEPERAWATA 123; Uploaded By khansantap2. Pages 313 This preview shows page 131 - 133 out of 313 pages. PenanggulanganBencana (Lembaran Negara Republik Rencana Kontingensi Bencana Tanah Longsor ini bertujuan sebagai landasan konseptual, landasan operasional dan keterpaduan Program pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana longsor merupakan jabaran indikasi program utama yang tercantum dalam Menjagakehidupan sosial masyarakat yang harmonis Memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup Melakukan kegiatan penanggulangan bencana Memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana Sumber: itu, kewajiban setiap orang adalah sebagai berikut. Reboisasimerupakan kegiatan untuk memulihkan fungsi kembali serta meningkatkan produktivitas hutan yang keadaan hutan tersebut sangat mengenaskan dan rusak dan juga yang masih berupa lahan kosong. Sebagai pelestarian hutan dan mencegah terjadinya bencana banjir, longsor dan bencana alam. Sebagai peningkatan Sumber Daya Alam & pelestarian r8uP6k8. div> Konsep mitigasi bencana dihadirkan untuk mengurangi dampak dari suatu bencana. Pelaksanaan mitigasi bencana oleh Pemkab Bandung Barat terhadap ancaman gempa bumi Sesar Lembang mendapat banyak perhatian khusus dari banyak pihak. Perhatian tersebut terfokus pada dianggap belum optimalnya peranan Pemkab Bandung Barat dalam melaksanakan mitigasi bencana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji impelementasi peranan Pemkab Bandung Barat dalam melaksanakan mitigasi bencana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif yang didasarkan penelitian kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan penelitian didapatkan hasil bentuk mitigasi bencana yang tepat, yaitu dengan melakukan perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang dan pengaturan tata bangunan, penyediaan infrastruktur pendukung mitigasi bencana, serta menyelenggarakan pendidikan serta penyuluhan. Berdasarkan penelitian ini juga dapat diketahui bahwa dalam proses pelaksanaan mitigasi bencana terhadap ancaman gempa bumi di wilayah Sesar Lembang, Pemkab Bandung Barat belum dapat dikatakan optimal dalam melaksanakan peranannya. The purpose of this research is to find out how the actions of the Indonesian government in dealing with disasters that often occur in Indonesia. Indonesia's geographical location which is between two oceans and three tectonic plates makes Indonesia a country that is very vulnerable to a disaster. With the great potential for the occurrence of a natural disaster, a real action from the government is needed to be able to overcome the disaster. Structural regulations and mitigation from the government are very much needed in tackling a disaster that occurs in Indonesia. The method of this research is a qualitative method with a literature study approach. The theory used in this research is the functional structural theory to see how the government works in overcoming disaster in Indonesia. The results of this research indicate that the government has regulated various things about disaster mitigation from pre-, post-disaster, even to regional and city planning in order to avoid serious damage and losses. However, even though the government has well-designed disaster mitigation in regulations or government actions, we still cannot see concrete actions taken by the government. Therefore, the government must continue to improve the laws that have been made and have more control over the policies and implementations that are carried out to reduce disaster risk in Indonesia. Keywords Disaster, Mitigation, Government, Indonesia Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tindakan dari pemerintah Indonesia dalam hal menanggulangi bencana yang sering terjadi di Indonesia. Letak geografis Indonesia yang berada pada antara dua samudra dan tiga lempeng tektonik menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat rentan terjadinya suatu bencana. Dengan adanya potensi yang besar terhadap terjadinya suatu bencana alam diperlukan suatu tindakan nyata dari pemerintahan untuk dapat mengatasi dan menanggulangi adanya bencana tersebut. Peraturan dan mitigasi struktural dari pemerintahan sangat dibutuhkan dalam menanggulangi suatu bencana yang terjadi Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Teori yang digunakan ialah teori struktural fungsional karena dengan ini kita bisa melihat bagaimana pemerintah bekerja dalam mengatasi bencana di Indonesia. Hasil dari penelitian yang dilakukan ini adalah kita dapat mengetahui bahwa pemerintah sudah mengatur berbagai hal tentang mitigasi bencana dari pra, pasca bencana, bahkan sampai pada perencanaan wilayah dan kota agar dapat menghindari dari adanya kerusakan dan kerugian yang parah. Akan tetapi meskipun pemerintah sudah merancang dengan baik tentang mitigasi bencana pada peraturan ataupun tindakan pemerintah masih belum dapat kita lihat dengan nyata tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu pemerintah harus terus memperbaiki undang-undang yang sudah dibuat dan lebih mengontrol akan kebijakan dan pelaksanaan yang dilakukan untuk dapat mengurangi risiko bencana di Indonesia. Kata Kunci Bencana, Mitigasi, Pemerintah, Indonesia Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi;> Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana;> Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;> Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;> Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;> Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN;> Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;> Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana terdapat dua fungsi BNPB yang dijelaskan dalam peraturan tersebut, yakni > Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien;> Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan juga Tugas dan Fungsi BPOM Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan Apa Saja Tugas dan Fungsi Badan Intelijen Negara BIN? - Sosial Budaya Kontributor Rizal Amril YahyaPenulis Rizal Amril YahyaEditor Yandri Daniel Damaledo 10,780+ templat desain yang bisa disesuaikan untuk bencana alam’

poster penanggulangan bencana merupakan fungsi sebagai